Lagi, Ibadah Minggu GKKD Bandar Lampung Dihentikan Paksa
Elly Wati Simatupang
Jurnalis
Suaralintasnusantara.com|Lampung- Potret kebinekaan, kesetaraan dan kebebasan umat beragama di Indonesia kembali tercoreng. Pasalnya, Ibadah Minggu pagi (19/2/2023) Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) Bandar Lampung yang b...
Suaralintasnusantara.com|Lampung- Potret kebinekaan, kesetaraan dan kebebasan umat beragama di Indonesia kembali tercoreng.
Pasalnya, Ibadah Minggu pagi (19/2/2023) Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) Bandar Lampung yang berlokasi di Jalan Pulau Raya No. 9, Way Kandis, Kota Bandar Lampung, dihentikan secara paksa oleh oknum warga dari Rukun Tetangga setempat dengan dipimpin oleh Ketua RT mereka sendiri berinisial W.
Dari keterangan tertulis Natania Yosiana Raisa Siregar, putri dari gembala GKKD Bandar Lampung Pdt. Naek Siregar, diketahui W bersama dengan empat orang warga lainnya secara paksa menghentikan ibadah dengan cara memasuki memanjat pagar lingkungan gereja yang dalam keadaan terkunci.
Meski pihak gereja telah meminta keringanan waktu 1 jam untuk menyelesaikan ibadah terlebih dahulu namun permintaan tersebut diacuhkan oleh W.
Natania juga menjelaskan, W kemudian membuka pintu gedung ibadah hingga ke bagian utama ruang ibadah lalu naik ke panggung sembari berteriak agar ibadah dihentikan dan meminta jemaat gereja keluar dari tempat ibadah, saat itu juga.
"Tidak hanya itu, W juga melakukan kontak fisik dengan cara mendorong dan menarik baju pemimpin gereja dan mengancam akan membawa warga yang lebih banyak lagi," tulis Natania dalam rilis kronologisnya yang diterima redaksi Majalah Gaharu, Senin siang (20/02/2023).
Natania kembali menjelaskan bahwa kejadian ini direspon oleh aparat kepolisian Sektor Kedaton yang datang ke lokasi 15 menit kemudian, guna meredam kericuhan yang terjadi.
Buntut dari kejadian ini pada pukul 15:00 WIB di hari yang sama digelar pertemuan beberapa tokoh masyarakat setempat , aparat kepolisian, Kanwil Agama, FKUB, Camat Rajabasa, Lurah, Kasat Intel Polresta, bersama dengan pihak gereja GKKD Bandar Lampung.
Namun pertemuan tersebut tidak mencapai titik temu, karena W terus berdalih pihak gereja harus mengurus perizinan terlebih dahulu.
"Padahal pihak gereja sudah beberapa kali melakukan proses tersebut dan mendatangi W, namun tidak ada respon," jelas Natania.
Menunggu Lebih Dari 9 Tahun
Natania Siregar menjelaskan GKKD Bandar Lampung telah melaksanakan pembangunan gereja mereka di lokasi saat ini sejak tahun 2013 lalu. Diakui Natania, selama proses pembangunan rumah ibadah pihak GKKD belum membuat IMB.
Pihak gereja, lanjutnya, sudah meminta maaf atas kejadian tersebut dan berupaya memenuhi persyaratan yang diperlukan selama kurun waktu 2014-2015. Ketika GKKD melakukan proses perizinan ke lingkungan, pihak mereka dibantu oleh empat orang Ketua RT setempat.
Lebih jauh diurainya, dari 60 tanda tangan dukungan warga setempat yang menjadi prasyarat, GKKD berhasil memperoleh 75 tanda tangan dukungan.
Namun masalah muncul ketika pihak gereja mencoba menghadap ke tingkat kelurahan. Pihak GKKD menerima penolakan untuk menggunakan gedung milik mereka sendiri sebagai rumah ibadah. Pihak gereja lalu mendapatkan informasi bahwa keempat Ketua RT yang sudah membantu gereja telah diganti, salah satu penggantinya hingga saat ini adalah W.
"Sejak saat itu, pihak gereja mengalami kesulitan untuk mengurus perizinan dari awal kembali tanpa adanya alasan yang jelas," jelas Natania.
Natania juga menegaskan, pihak gereja akan tetap berupaya mempertahankan hak mereka dalam menggunakan gedung sebagai sarana ibadah. Karena, lanjutnya, beribadah merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh UUD 1945.
"Di mana gereja ini pun sudah ada izin persetujuan warga sekitar dan memberikan dukungan 75 tanda tangan beserta fotokopi KTP dan tanda tangan RT Bernama Iwan (RT 04), Babinsa, dan Bhabinkamtibmas tahun 2014," tegasnya.
Elly Wati Simatupang
Jurnalis
Pendiri Suara Lintas Indonesia
Komentar (0)
Login untuk memberikan komentar
Silakan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar pada artikel ini.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!
Kategori Terkait
Artikel Terkait
Korban Praktik Pengelolaan Apartemen Mediterania Dorong Profesionalisme dan Audit
26 Jan 2026, 06:35 WIB
Klarifikasi Penolakan Ibadah HKBP di Bekasi, Staf Khusus Menag Gugun Gumilar Turun Langsung
18 Dec 2025, 13:48 WIB
Gaji Mirip Fresh Graduate, Buruh 11 Tahun Minta Upah Yang Layak
10 Dec 2025, 10:34 WIB
MUKI Serukan Perdamaian di Tengah Gelombang Demonstrasi Nasional
02 Sep 2025, 01:11 WIB
Pernyataan Sikap Perluni UAJ: Hentikan Kekerasan, Pemimpin Harus Tunjukkan Empati
31 Aug 2025, 03:21 WIB
PGI Mengecam Keras Aksi Pelarangan Ibadah di Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat
28 Jul 2025, 06:34 WIB
Artikel Lainnya
Vox Populi, Vox Dei: Demi Demokrasi yang Berintegritas, Anomali Pilgub Jatim 2024 Dibawa ke MK
13 Dec 2024, 01:43 WIB
Press Conference: STT INTI Bandung Resmi Terakreditasi
30 Jul 2024, 10:34 WIB
DRKI Somasi Event Organizer Wide Terkait Penyelenggaraan Acara ISBFE
05 Aug 2024, 11:16 WIB
Buntut Eksepsi Terdakwa Dikabulkan PN Tangerang, Korban Robot Trading Net 89 Gelar Aksi Protes di Kejagung
21 Nov 2023, 10:00 WIB
Kejaksaan Negeri Merangin Diduga Main-Main dalam Tangani Kasus Anggota Polres Sarolangun
12 Mar 2023, 07:28 WIB
Menteri PANRB: LKjPP Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Pemerintah
04 Apr 2023, 09:28 WIB
Artikel Lainnya
Vox Populi, Vox Dei: Demi Demokrasi yang Berintegritas, Anomali Pilgub Jatim 2024 Dibawa ke MK
13 Dec 2024, 01:43 WIB
Press Conference: STT INTI Bandung Resmi Terakreditasi
30 Jul 2024, 10:34 WIB
DRKI Somasi Event Organizer Wide Terkait Penyelenggaraan Acara ISBFE
05 Aug 2024, 11:16 WIB
Buntut Eksepsi Terdakwa Dikabulkan PN Tangerang, Korban Robot Trading Net 89 Gelar Aksi Protes di Kejagung
21 Nov 2023, 10:00 WIB
Kejaksaan Negeri Merangin Diduga Main-Main dalam Tangani Kasus Anggota Polres Sarolangun
12 Mar 2023, 07:28 WIB
Menteri PANRB: LKjPP Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Pemerintah
04 Apr 2023, 09:28 WIB
