Dubes RI di Uzbekistan: Pengalaman Indonesia Kelola Kemajemukan Layak Dicontoh Negara Lain

suaralintasnusantara.com  – Duta Besar Republik Indonesia di Uzbekistan, Siti Ruhaini Dzuhayatin, menyampaikan keistimewaan Indonesia dalam mengelola kemajemukan di Forum Internasional ke-2 Dialogue of Declarations (DoD) di ibu kota Uzbekistan, Tashkent. Dubes Ruhaini mengatakan Indonesia sering digambarkan sebagai bangsa dengan “keberagaman yang mustahil” karena memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnis, lebih dari 700 bahasa, beragam agama saling hidup berdampingan di lebih dari 17.000 pulau.

“Menurut logika umum, keberagaman seperti itu seharusnya membuat kita terpecah-pecah. Namun sejarah menunjukkan jalan yang berbeda. Pengalaman Indonesia layak menjadi contoh negara lain,” kata Ruhaini dalam forum yang diadakan oleh Institute for Strategic and Regional Studies di bawah Presiden Republik Uzbekistan bekerja sama dengan Love Your Neighbor Community (LYNC) di kota Tashkent, pada 13 September 2025.

Ruhaini membawakan sesi khusus tentang Indonesia dalam forum yang juga didukung oleh Komite Urusan Agama, Pusat Peradaban Islam di Uzbekistan, Kementerian Luar Negeri Republik Uzbekistan, dan Pemerintah Daerah Samarkand. Acara itu menghadirkan sekitar 50 tokoh terdiri dari cendekiawan, teolog, pakar, dan para pejabat senior dari 15 negara termasuk Indonesia, Amerika Serikat (AS), Inggris, Tiongkok, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan negara-negara di Asia Tengah, sebagai upaya bersama mempromosikan toleransi dan kerukunan umat beragama.

Dalam sesi khusus bertajuk “Studi Kasus: Dampak Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) di Indonesia”, Ruhaini mengatakan program LKLB atau Cross-Cultural Religious Literacy, yang diinisiasi oleh Institut Leimena telah menjadi model membangun toleransi dan kohesi sosial di tingkat global.

Dubes Ruhaini menyebut bahwa jalan Indonesia menuju kebangsaan tidak dilakukan lewat penaklukan militer atau konsensus elit namun komitmen sipil bersama yang disebutnya nasionalisme akar rumput. Fondasi terkuat dari komitmen sipil tersebut adalah Sumpah Pemuda tahun 1928, serta didukung ideologi bangsa yaitu Pancasila dan konstitusi Undang-undang Dasar 1945.

“Indonesia sangat menghargai konsep Literasi Keagamaan Lintas Budaya. Kami bersyukur bahwa kerangka kerja ini telah memperkaya banyak pendekatan domestik kami,” ujar Ruhaini yang juga menjabat Senior Fellow Institut Leimena.

Dia menjelaskan Indonesia telah mengimplementasikan LKLB melalui komponen masyarakat khususnya guru dan pendidik, pejabat pemerintah, bahkan aparat penegak hukum. Program LKLB membantu memoderasi perbedaan dan memperkuat kepercayaan, serta bertindak sebagai pengingat bahwa koeksistensi tidak hanya membutuhkan toleransi, tetapi juga pemahaman, empati, dan tanggung jawab bersama.

Di sisi lain, ujarnya, dunia saat ini berubah sangat cepat dengan mobilitas sosial yang pesat dan pengaruh disruptif media sosial. Tantangan seperti intoleransi, politik berbasis identitas, dan misinformasi menjadi isu global termasuk bagi Indonesia. Dinamika tersebut perlu dinavigasi dengan melestarikan nilai-nilai inklusif bangsa sebagaimana yang dijalankan melalui program LKLB.

“Ketahanan Indonesia untuk menjaga kemajemukan telah teruji berbagai krisis karena kohesi sosial di Indonesia tidak diwariskan, melainkan dibangun melalui identitas dan solidaritas bersama dari organisasi masyarakat sipil, komunitas berbasis agama, dan jaringan lokal lainnya,” kata Ruhaini.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institut Leimena, Matius Ho, yang diundang hadir sebagai narasumber, menambahkan pengalaman Indonesia menjalankan LKLB telah menjadi sorotan sejumlah negara termasuk dalam DoD di Uzbekistan. Forum ini adalah kelanjutan dari forum serupa tahun 2022 yang diadakan di Tashkent, Samarkand, dan Bukhara, yang diakhiri pengesahan Deklarasi Bukhara kemudian diakui sebagai dokumen resmi Sidang ke-76 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa.

“Sejak awal program LKLB tahun 2021, inisiatif ini telah didukung oleh kemitraan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah di Indonesia termasuk lebih dari 40 institusi pendidikan dan keagamaan, dan kementerian antara lain Kementerian Hukum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Agama,” kata Matius.

Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sekaligus Senior Fellow Institut Leimena, Amin Abdullah, mengatakan Pancasila telah berfungsi sebagai filosofi, faktor pemersatu, dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila juga telah diterima secara luas sebagai sebuah “perjanjian” yang mengikat Indonesia sebagai bangsa.

Dalam konteks itulah, ujar Amin, masyarakat Indonesia yang multiagama dan multibudaya membutuhkan kompetensi untuk membangun relasi sosial. “Kita perlu memahami, menghormati, dan terlibat dalam realitas keberagaman agama,” ujar Amin.