Menteri Nusron: Pengelolaan Agraria yang Berkeadilan Wujud Kontribusi Nyata di Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

suaralintasnusantara.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian ATR/BPN telah menunjukkan capaian nyata, khususnya dalam bidang pengelolaan agraria yang lebih berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat.

“Kita patut bersyukur bahwa dalam satu tahun ini, pemerintahan telah memberikan kontribusi yang nyata. Di sektor kami, penataan alokasi dan distribusi tanah kini berjalan lebih berkeadilan,” ujar Menteri Nusron usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2025 di Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur’an wal Hadits, Kota Bekasi, pada Rabu (22/10/2025).

Menurut Nusron, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan tanah kini dilakukan secara lebih selektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia mencontohkan, dalam proses perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU), aturan diperketat untuk memastikan manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh korporasi, melainkan juga oleh masyarakat sekitar melalui pola pemberdayaan dan kemitraan yang konkret.

“Pengelolaan agraria yang adil tidak hanya berbicara soal kepemilikan, tetapi juga tentang keadilan akses dan manfaat. Ini penting agar tanah dapat memberi nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat,” tutur Nusron.

Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan bahwa kebijakan agraria yang berkeadilan juga memberikan dampak positif bagi program ketahanan pangan nasional. Berdasarkan hasil inventarisasi Kementerian ATR/BPN, terdapat potensi lahan seluas 52.107,97 hektare yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program tersebut.

“Kita ingin memastikan tanah tidak hanya menjadi instrumen ekonomi bagi segelintir pihak, tapi juga berfungsi sosial, memberi nilai tambah bagi masyarakat di sekitarnya,” tegasnya.

Menteri Nusron menambahkan bahwa keberhasilan ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan lahan, tetapi juga dukungan infrastruktur pertanian serta penguatan sumber daya manusia (SDM). “Produktivitas pangan bergantung pada tiga hal utama, yaitu ketersediaan lahan, sistem irigasi yang baik, serta dukungan pupuk dan SDM yang berkualitas,” pungkasnya.

Kegiatan ini juga menjadi momentum bagi Kementerian ATR/BPN untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pengelolaan agraria yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat Indonesia.