RDP Komisi II DPR RI: Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Ungkap Pendaftaran Tanah Nasional Capai 98%
Elly Wati Simatupang
Jurnalis
Suaralintasnusantara.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan progres pendaftaran tanah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwaki...
Suaralintasnusantara.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan progres pendaftaran tanah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, Senin (08/09/2025). Ia mengungkapkan, program percepatan sertipikasi tanah berjalan sesuai target dan kini telah mendekati penyelesaian secara nasional.
“Peningkatan pendaftaran tanah meliputi bidang tanah terdaftar dan bidang tanah bersertipikat. Sampai saat ini, kita telah melakukan pendaftaran tanah sebanyak 123,1 juta bidang atau sudah 98% dari target 126 juta bidang tanah,” terang Nusron Wahid yang hadir mengikuti RDP dengan didampingi Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan.
Untuk capaian pendaftaran tanah nasional, data hingga 4 September 2025 menunjukkan tanah bersertipikat mencapai 96,9 juta bidang atau 77%. Jumlah tersebut terbagi meliputi tanah Hak Milik sebesar 88,2 juta bidang, Hak Guna Usaha (HGU) 20 ribu bidang, Hak Guna Bangunan (HGB) 6,6 juta bidang, Hak Pakai 1,6 juta bidang, Hak Pengelolaan 8 ribu bidang, dan Hak Wakaf 276 ribu bidang.
Sehubungan dengan tanah wakaf, Menteri Nusron menyoroti langkah khusus yang sudah dilakukan dalam menata tanah wakaf agar pengelolaannya lebih tertib. “Sejak tahun 2024, Kementerian ATR/BPN telah melakukan percepatan pendaftaran tanah wakaf bersama dengan Kementerian Agama. Hal ini dimaksud untuk menjaga aset umat dan memberikan kepastian hukum atas tanah yang digunakan umat untuk beribadah,” jelasnya.
Ia menyadari, capaian yang telah diraih belum sepenuhnya sempurna. Masih terdapat tantangan di lapangan, termasuk dalam proses pendaftaran tanah dan penyelesaian persoalan pertanahan lainnya. “Kami Kementerian ATR/BPN terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah baik gubernur, wali kota, bupati, dan banyak pihak, untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut,” pungkas Menteri Nusron.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda ini, dihadiri secara luring oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula secara daring, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan di Indonesia. (GE/JM)
Elly Wati Simatupang
Jurnalis
Pendiri Suara Lintas Indonesia
Komentar (0)
Login untuk memberikan komentar
Silakan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar pada artikel ini.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!
Kategori Terkait
Artikel Terkait
Puasa Pertama Ramadan 1447 H
19 Feb 2026, 12:58 WIB
Kemendag: RUU Komoditas Strategis Jadi Kunci Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan
27 Nov 2025, 08:12 WIB
Kemendag Siapkan Tiga Program Diskon Nasional Dorong Ekonomi Jelang Nataru
27 Nov 2025, 07:18 WIB
Mendag Tegaskan Penguatan Perlindungan Konsumen dan Stabilitas Harga Jelang Nataru
27 Nov 2025, 06:38 WIB
Jadi Pembicara #DemiIndonesia, Menteri Nusron: Siap Menahan Laju Alih Fungsi Lahan
27 Aug 2025, 12:50 WIB
DXI 2025 Resmi Ditutup: Pameran Petualangan Terbesar Indonesia
06 May 2025, 08:16 WIB
Artikel Lainnya
Wamen ATR/Waka BPN Tanam Pisang di Jembrana, Wujud Penataan Akses Tanah Ulayat Pertama di Indonesia
01 Mar 2025, 10:31 WIB
Kejaksaan Agung Memeriksa 8 Orang Saksi Terkait Perkara Tol Japek
05 Apr 2023, 11:47 WIB
ASEAN Lebih Siap Hadapi Dinamika Ekonomi Global: Indonesia Saksikan Penandatanganan ATIGA Upgrade di Kuala Lumpur
27 Oct 2025, 02:10 WIB
Diskusi di RPK, Romo Kefas : Harus ada Tindakan Hukum yang tegas, agar ada Efek Jera untuk Para Pelaku Persekusi
16 Dec 2024, 05:21 WIB
Usai Resmikan Kantah Kabupaten Kutai Kartanegara, Menteri ATR/BPN Dampingi Presiden Jokowi di Kaltim
23 Feb 2023, 12:05 WIB
Dideklarasikan sebagai Kota Lengkap, Transaksi Hak Tanggungan Kota Tegal Capai Rp108 Miliar per Bulan
09 May 2023, 16:05 WIB
Artikel Lainnya
Wamen ATR/Waka BPN Tanam Pisang di Jembrana, Wujud Penataan Akses Tanah Ulayat Pertama di Indonesia
01 Mar 2025, 10:31 WIB
Kejaksaan Agung Memeriksa 8 Orang Saksi Terkait Perkara Tol Japek
05 Apr 2023, 11:47 WIB
ASEAN Lebih Siap Hadapi Dinamika Ekonomi Global: Indonesia Saksikan Penandatanganan ATIGA Upgrade di Kuala Lumpur
27 Oct 2025, 02:10 WIB
Diskusi di RPK, Romo Kefas : Harus ada Tindakan Hukum yang tegas, agar ada Efek Jera untuk Para Pelaku Persekusi
16 Dec 2024, 05:21 WIB
Usai Resmikan Kantah Kabupaten Kutai Kartanegara, Menteri ATR/BPN Dampingi Presiden Jokowi di Kaltim
23 Feb 2023, 12:05 WIB
Dideklarasikan sebagai Kota Lengkap, Transaksi Hak Tanggungan Kota Tegal Capai Rp108 Miliar per Bulan
09 May 2023, 16:05 WIB
