Surakarta Dideklarasikan Menjadi Kota Lengkap, Menteri ATR/Kepala BPN Ungkap Keuntungannya

SuaraLintasNusantara.com - Surakarta - Tepat pada Rabu (10/05/2023), jumlah Kota Lengkap di Indonesia kembali bertambah. Ditandai dengan penekanan tombol oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, Kota Surakarta resmi dideklarasikan menjadi Kota Lengkap kelima di Indonesia.

Setelah peresmian, Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan keuntungan dari suatu kota yang menjadi Kota Lengkap. Menurutnya, dengan Kota Lengkap masyarakat sudah memiliki hak atas tanah dan hak ekonomi. "Sertipikat memiliki (nilai, red) ekonomi tinggi, bisa di Hak Tanggungan-kan, ini adalah keuntungan pertama," kata Hadi Tjahjanto.

Ia melanjutkan, keuntungan kedua Kota Lengkap, yakni dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan. Tak hanya itu, Kota Lengkap juga dapat menutup ruang gerak bagi oknum mafia tanah. "Masyarakat tidak lagi disibukkan karena konflik atau sengketa tumpang tindih. Ruang gerak mafia tanah sudah tidak ada karena biasanya mafia tanah mainnya di wilayah abu-abu, sekarang sudah tidak bisa karena sudah terdaftar semuanya," lanjut Hadi Tjahjanto.

Keuntungan selanjutnya menurut Menteri ATR/Kepala BPN, yaitu memberikan kepastian hukum bagi para investor. Ia menilai, Kota Lengkap juga dapat mempermudah transformasi digital atau penerapan sistem elektronik dalam rangka memudahkan pelayanan kepada masyarakat. "Investor datang pun tenang karena memiliki data yang lengkap dan kepastian hukum untuk bisa berinvestasi di Surakarta," ujarnya.

Keuntungan tersebut juga diakui oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Menurutnya, database yang dihasilkan dari Kota Lengkap memiliki akses yang sangat luas, terlebih bagi program pemerintah. "Tidak hanya bisa mengetahui aset. Ternyata, dengan satu data ini saja kalau betul-betul bisa jadi satu data pertanahan Indonesia bisa mengurai banyak sekali (permasalahan, red) termasuk ketika pemerintah ingin menggunakan dengan membaca data itu," terang Ganjar Pranowo.

Sebagai informasi, dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan sertipikat tanah bagi aset pemerintah. Sertipikat yang diserahkan antara lain bagi Pemerintah Kota Surakarta sebanyak 302 sertipikat dan 1 sertipikat untuk Kepolisian Republik Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN; Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN; Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati; serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surakarta.