Serahkan Sertifikat ke Rumah Warga Desa Kemplong Pekalongan, Menteri ATR/Kepala BPN Bersyukur BPHTB Rp0

SuaraLintasNusantara.com - Pekalongan - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sembilan sertifikat tanah secara door to door di Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, pada Rabu (10/05/2023). Hal ini guna memastikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berjalan dengan baik dan memudahkan masyarakat.

"Kami selalu turun ke lapangan, bertanya apakah ada permasalahan-permasalahan, apakah ada yang diminta tarif lebih besar? Ternyata setelah kami cek di lapangan, dalam program PTSL bersih, tidak ada tarif-tarif lain," ujar Hadi Tjahjanto lokasi.

Adapun sertifikat yang diserahkan antara lain 5 Sertipikat Hak Milik untuk perwakilan masyarakat Desa Kemplong; 3 Sertipikat Hak Pakai untuk Pemerintah Desa Kemplong dengan peruntukkan 2 Sertipikat untuk Tanah Kas Desa dan 1 Sertipikat untuk Kantor Balai Desa; serta 1 Sertipikat tanah wakaf untuk Perkumpulan Nahdlatul Ulama dengan peruntukkan Musala Al-Huda.

Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan, terkait program PTSL di Desa Kemplong secara keseluruhan terdapat 497 Sertipikat Hak Milik yang diberikan kepada masyarakat Desa Kemplong. "Kami bersyukur Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-nya Rp0," tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Sementara itu, terkait sertipikasi tanah wakaf, Hadi Tjahjanto meminta jajaran Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Pekalongan untuk segera menuntaskannya sejalan dengan Gerakan Nasional Sertipikasi Rumah Ibadah dan Pesantren. "Saya minta seluruh tanah wakaf di Desa Kemplong yang belum disertipikatkan segera disertipikatkan, dan itu biayanya nol," tegasnya.

Ia pun menyoroti sertipikasi tanah kas desa dalam rangka menertibkan administrasi pertanahan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. "Kita juga menjalankan sertipikasi tanah kas desa supaya tidak disalahgunakan. Ada tanah kas desa hilang, saya masuk ke desa-desa ini adalah untuk menertibkan administrasi pertanahan. Kalau memang belum, saya minta Kantah segera menyertipikatkan," papar Hadi Tjahjanto.

Adapun dalam kunjungan kerja di Provinsi Jawa Tengah kali ini Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN; Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN; Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama dan jajaran Kantah Kabupaten Pekalongan; serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.